Kajian Lahan Kritis Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jan 17, 2011 oleh Denny Wahyudi, S.Sos.

A.  Latar Belakang

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur umumnya, dan khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengandalkan kepada sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan, tanah dan air (HTA).  Di lain pihak pemanfaatan sumberdaya alam seringkali terpaksa dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurasan sumberdaya alam secara tidak terkendali.  Akibat dari pemanfaatan sumberdaya hutan yang tak terkendali maka laju kerusakan hutan yang terjadi diperkirakan semakin mengkhawatirkan, baik ditinjau dari segi ekologis, ekonomi dan fisik lingkungan.  Selain itu, akibat konversi kawasan hutan menyebabkan meluasnya lahan-lahan kritis.  Di lain pihak, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan serta terukur oleh semua fihak yang berkompenten.

Kondisi realita di masyarakat  tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang dilaksanakan pada masa lalu lebih mengutamakan kepada upaya mengejar perolehan devisa negara, sehingga dalam mengekploitasi sumberdaya alam kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.  Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya alam, serta masih digunakannya pendekatan bernuansa perintah dan pengendalian (command and control).

Masalah lain yang dihadapi adalah pola pemanfataan sumberdaya alam, yang cenderung terpusat pada beberapa kelompok masyarakat  atau golongan tertentu, sehingga hal ini mengurangi kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Di samping itu, masalah yang lain adalah rendahnya tekanan publik terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tingkat partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam  dan lingkungan hidup di masa depan adalah bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang berkaitan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang semakin baik  dan adil, disisi lain ketersediaan  ruang yang layak untuk memanfaatkan potensi lahan yang semakin terbatas.

Peraturan perundangan mengamanatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam  diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi yang akrab lingkungan.  Disamping itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas ekosistem juga diamanatkan untuk mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Laju kerusakan hutan yang disebabkan oleh berbagai faktor diprediksikan telah mencapai 1.6 juta hektar per tahunnya. Apabila hal ini dibiarkan maka menurut Witular (2000) hutan alam tropika di Sumatera dan di Kalimantan akan habis pada tahun 2015. Sementara menurut inventarisasi Depertemen kehutanan 2003, luas lahan kritis di Indonesia sekitar 43 juta hektar, dengan laju kerusakan hutan sekitar 3,5 juta hektar per tahun.  Kebutuhan bahan baku industri sekitar 58.87 juta m3/tahun, sedangkan pemenuhan kayu yang diproduksi dari hutan alam, hutan rakyat, HTI dan PT Perhutani dan Inhutani selama 5 tahun terakhir hanya sekitar 25 juta m3/tahun. (Direktorat Produksi Hasil Hutan, 2000). Emil Salim (2005) mengatakan bahwa kebutuhan kayu di Indonesia sekitar 60 – 70 juta m3 /tahun, sementara kayu yang bisa ditebang secara lestari dari hutan (alam, HTI dan Hutan Rakyat) hanya sekitar 20 juta m3/tahun.

Propinsi Kalimantan Timur memiliki luas lahan potensial pertanian dalam arti luas pada tahun 2007 seluas 2.511.167 ha terdiri dari lahan sawah seluas 225.451 ha dan lahan bukan sawah 2.285.716 ha. Lahan sawah yang tidak diusahakan selama satu tahun seluas 23.232 ha dan lahan sawah yang sementara tidak diusahakan adalah 121.270 ha, lahan sawah yang ada baru di fungsikan seluas 104.181 ha (±46%). Untuk lahan bukan sawah dari lahan potensial seluas 2.285,716 ha yang difungsikan baru seluas 1.446.132 ha (±63%) dan sementara tidak diusahakan adalah 893.584 ha (±37%). Dari luasan lahan yang tidak diusahakan tersebut terdapat sekitar enam juta hektar (6 juta ha) lahan kritis, yang terdiri dari lahan pada Kawasan Budidaya Kehutanan dan lahan pad Kawasan Budidaya Non Kehutanan, termasuk didalamnya lahan-lahan milik warga. (Tribun, 2009).

Salah satu faktor penyebab degradasi lahan (lahan kritis),  karena banyaknya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Termasuk perambahan hutan lindung oleh masyarakat dan perusahaan yang tidak terkontrol mengakibatkan rusaknya ekosistem di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), selain itu tingginya alih fungsi lahan seperti pertambangan, perkebunan yang tidak terencana, dan rendahnya tingkat pengawasan dan kurangnya program dan proses rehabilitasi lahan, terutama lahan-lahan marginal, sehingga peningkatan luasan lahan kritis terus meningkat setiap tahunnya.

Demikian pula lahan kritis di Kabupaten Kutai Kartanegara, dari total luasan wilayah 27.263.10 km2, diduga terdapat luasan lahan marginal atau lahan kritis yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di propinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan hutan dan lahan  sekitar 8 – 9 %.   Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu kawasan yang memiliki cukup banyak lahan konsesi perusahaan kayu (HPH, HTI, hutan kemasyarakatan, IUPHHK, DLL), konsesi tambang batu bara (KP, PKP2B, dan Koperasi), areal perkebunan baik swasta maupun petani dan areal perladangan serta kawasan budidaya lainnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanganan rehabilitasi lahan yang sinergis antara pemerintah dan semua komponen masyarakat, secara arif dan bijaksana.

B. Tujuan

Kegiatan kajian ini bertujuan untuk :

  1. Menginfentarisir pengaruh negatif pada lahan kritis terutama sifat fisik dan kimia serta tingkat erosi pada lahan-lahan kritis yang digunakan sebagai sampel.
  2. Memberikan rekomendasi sistem pengelolaan lahan kritis.
Hasil Penelitian

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

2 Responses to “Kajian Lahan Kritis Di Kabupaten Kutai Kartanegara”

  1. Rohimanfir says:

    saya kira dapat jg melibatkan masyrakat sekitar dan para akademisi teknis lapangan yg paham malsh ini,,,sehinga msyrkat dapat terbantukn dan dapat bersama2 mengembalikan fungsi lahan kembali baik.

Leave a Reply