SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGARUH PENERAPAN ANALISIS JABATAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KAB. KUTAI KARTANEGARA

Des 06, 2011 oleh Fathimatuzzuhroh, ST

Melalui kerjasama penelitian antara Balitbangda-Lemlit Unikarta telah melakukan Seminar terkait dengan topic pengaruh analisis Jabatan  terhadap pencapaian kinerj OPD di Kab. Kukar tahun 2011. Banyak hal yang terungkap mengapa judul ini menjadi pilihan menarik, antara lain; Jumlah PNS di Kukar mencapai 17.244 orang (Balitbangda,2010).  Padahal disisi lain banyak  permasalahan yang dialami oleh Aparatur Negara saat ini yang menurut Karim (2011) antara lain; (1).Belum mantapnya system pengembangan karir (rekrutmen, mutasi, karir, remunerasi, dan penempatan). (2).Peran dan fungsi aparatur daerah belum jelas. (3) Rendahnya kapasitas aparatur daerah,  hal ini karena pendidikan formal dan diklat kurang memadai. (4) Sistem Rewards and Punisment belum jalan sepenuhnya.

Secara teoritis analisis Jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan/pekerjaan (job descriftion) dan orang seperti apa yang akan melaksanakan pekerjaan (Dessler: 1997). Pengertian ini menyangkut dua aspek yaitu menyangkut isi pekerjaan dan orang yang melakukan pekerjaan dengan kata lain bagian dari proses administrasi maupun manajemen sumberdaya aparatur dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian kinerja organisasi dalam hal ini merupakan produk dari kegiatan administrasi dan manajemen sumberdaya aparatur.

Lantas, permasalahan muncul, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat nproduktivitas PNS selama ini masih rendah yang berdampak pada rendahnya kinerja organisasi/SKPD. Salah satu penyebab yang diduga berpengaruh terhadap kondisi ini adalah implementasi analisis jabatan baik job description maupun job specification. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (a).Diklat serta kompetensi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja output dengan sub dimensi efektifitas, produktifitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan. (b).Pengaruh kinerja proses terhadap kinerja output sebesar 0,8108 dengan t hitung sebesar 17.5894 dengan taraf kepercayaan 95 % hipotesis diterima. Dengan demikian kinerja proses mempengaruhi kinerja output.

Adapun Saran dan Rekomendasi yang disampaikan dalam Seminar ini yaitu;

  1. Memperjelas kewenangan, tanggungjawab, dan alur pertanggungjawaban
  2. Penerapan konpensasi, mensosialisasikan peraturan dan kebijakan organisasi.
  3. Memperjelas alur koordinasi, mendukung fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kerja.
  4. Kejelasan mengenai target kinerja

Sedangkan perbaikan kinerja organisasi yang disarankan meliputi;

  1. Peningkatan daya tanggap organisasi terhadap, harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan konsumen internal lingkup SKPD, dan eksternal diluar SKPD.
  2. Kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan hukum atau prosedur yang ditetapkan.
  3. Peningkatan respon antara penyelenggara organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dilingkungannya.
  4. Peningkatan kemampuan organisasi atau program pelayanan dapat berkembang dan bertahan hidup dalam kompetisi dengan organisasi dan program lainnya.
  5. Keterbukaan proses pelayanan, khusus untuk SKPD yang berkaitan langsung dengan masyarakat bisa melalui penerbitan brosur.
  6. Tingkat perhatian organisasi terhadap issu-issu actual yang sedang berkembang di masyarakat.

Faktanya menurut Bambang Nugroho (2006) SDM saat ini dkonotasikan dengan profesionalisme rendah, pelayanan tidak optimal, penggunaan waktu tidak produktif. Hal ini bisa ditinjau  dan dibuktikan dari etos kerja, motivasi dan disiplin sedangkan factor eksternal berupa lingkungan pemerintah terkait dengan system politik yang ada. Disadari juga bahwa tidak efektifnya kinerja pegawai disebabkan oleh berbagai factor antara lain;  kelemahan intelektual, fisik, orientasi kerja, semangat, rekrutmen, pengaruh social, keuangan, iklim organisasi, dll. Sehingga seyogyanya setiap SKPD yang baik harus mampu menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance seperti halnya; akuntabilitas, efisiensi, transparansi, responsibility untuk memberikan palayanan prima sejalan dengan tugas PNS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Berita

About the author

Staf Fungsional Peneliti Balitbangda Kutai Kartanegara
Comments are closed.